KPK Kawal Bupati dan Wali Kota se-Jateng untuk Genjot PAD - Tribun Jateng
TRIBUNJATENG.COM, SOLO -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal kepala daerah se-Jawa Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan PAD sektor pajak tingkat kotamadya berkisar 20 persen dari potensi yang dimiliki.
"Prinsipnya kita ingin tahu berapa transaksi pajak yang dilakukan. Kami menduga pajak daerah dari empat sektor utama yang masuk baru 20 persen," kata Adlimsyah Malik dalam Seminar dan Launching Simpeda di The Sunan Syailendra Hotel Ballroom Kota Surakarta, Jumat (22/2)
Empat sektor utama tersebut adalah pajak hotel, hiburan, retribusi dan parkir. Agar PAD menjadi optimal, sambungnya, diperlukan penggunaan teknologi informasi dalam penarikan pajak.
Selain itu, KPK akan mendorong seluruh daerah untuk punya e-budgeting dan e-planning.
"Kalau penarikan pajak pakai alat atau teknologi, penerimaan pendapatan asli daerah akan naik hingga empat kali lipat. Itu caranya kita untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak. Batam misalnya, baru 400 alat dipasang dalam dua bulan, pendapatannya naik 4 kali lipat," katanya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berpendapat pengelolaan keuangan di Jawa Tengah semakin baik.
Buktinya adalah pencapaian status A yang diberikan oleh KemenPAN RB pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Jateng.
"Kita masih mencoba mendorong untuk bisa melihat Yogyakarta. Yakni keseriusan perbaikan sistem. Hari ini transparansi diberlakukan semakin baik, teknologi informasi menggampangkan kerja kita. Tapi godaan kita masih ada," katanya.
Untuk optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak, Ganjar mendukung penuh penggunaan sistem teknologi. Menurutnya penggunaan non cash dalam perpajakan akan mereduksi penyimpangan-penyimpangan oleh oknum.
"Untuk pendapatan, pasti menjadi target pemerintah kita masing-masing. Bank Jateng bisa memfasilitasi itu (teknologi) semua agar Pemda bisa terbantu. Kalau retribusi pasar, kaki lima atau apapun itu dilakukan dengan noncash berapa kebocoran yang kita atasi. Ini akan menggangu bagi yang suka main-main," katanya.
Saat ini berbagai layanan online telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Salah satunya Sakpole, aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan.
Ganjar berharap pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menerapkan hal serupa pada kantong-kantong pajak.
"Karena potensi pajak di kebupaten kota sangat besar, dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi hingga parkir. Kalau ini semua penarikannya di otomasi kan luar biasa," katanya. (dna)
https://ift.tt/2txqAFU from De Blog Have Fun https://ift.tt/2GUVArrPosted By : LumpaCom - Informasi Tiada Henti
0 Response to "KPK Kawal Bupati dan Wali Kota se-Jateng untuk Genjot PAD - Tribun Jateng"
Posting Komentar