Ajak Semua Bendahara Parpol Diskusi, KPK Susun Skema Pendanaan Politik - detikNews

Jakarta - KPK mengundang para bendahara umum partai politik pekan depan untuk membahas pendanaan partai. Tujuannya, untuk mengetahui gambaran kebutuhan serta pengelolaan keuangan di partai politik.

"KPK akan mengundang para bendahara partai politik untuk berdiskusi lebih dalam terkait dengan pemetaan kebutuhan pendanaan politik masing-masing parpol," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (8/3/2019).

Pertemuan itu rencana digelar pada 12 dan 14 Maret 2019. Adapun tim yang melakukan pertemuan dengan para bendahara parpol itu ialah Satgas Politik di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. "Wawancara dengan metode in depth interview ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan pendanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel oleh partai politik," ucap Febri.

Dia mengatakan pertemuan dengan para bendhara parpol ini merupakan tindak lanjut dari diskusi yang digelar KPK dengan para Sekjen atau perwakilan parpol pada Selasa (6/3) di Gedung ACLC KPK. Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan 13 Sekjen-perwakilan partai.

Dalam pertemuan itu Alexander menyebut KPK sadar soal besarnya biaya politik yang dibutuhkan oleh para kandidat atau parpol. Mahalnya biaya politik itupun disebut menjadi penyebab ada mahar bagi kandidat untuk maju sebagai calon kepala daerah atau caleg.

"Kita menghadapi kenyataan betapa mahalnya mahar untuk menjadi kepala daerah atau anggota DPR" ujar Alexander.

Para perwakilan parpol juga disebut telah menyampaikan data terkait kebutuhan operasional partai. Data tersebut menjadi awal dari KPK untuk menghitung ulang seberapa besar negara harus berkontribusi untuk partai.

"Hal ini menjadi penting agar kami bisa menghitung ulang berapa seharusnya negara berkontribusi untuk partai politik" ujar Alexander.

Kembali ke Febri, dia mengatakan KPK berharap parpol juga memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi terkait pendanaan dari negara. Hal tersebut dikarenakan bantuan pendanaan parpol itu berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat.

"Karena bagaimanapun juga, uang yang digunakan untuk bantuan pendanaan partai politik tersebut adalah uang rakyat yang dialokasikan dari APBN yang ada. Sehingga pengaturan yang lebih rinci tentang konsep pengelolaan keuangan negara, hingga implementasi akuntabilitasnya sangat dibutuhkan," pungkas Febri.
(haf/dhn)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2C9fhZ6 from De Blog Have Fun https://ift.tt/2IYWO7q

Posted By : LumpaCom - Informasi Tiada Henti

Share this post